5 Manfaat Penerapan Manajemen Proses Bisnis di Instansi Pemerintah
Read More
Sinergi Strategis untuk Indonesia Maju Menghubungkan visi pemerintah dan inovasi swasta untuk dampak yang nyata.
Happy Clients
Projects
Years Of Industry
Client Retention
Pelajari strategi bagaimana nilai TKDN bukan lagi sekadar angka di atas kertas, tapi kunci utama memenangkan kompetisi pengadaan nasional untuk menang Tender.
Dokumen perencanaan jangka panjang yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, biasanya disusun untuk periode lima tahun
Persentase nilai komponen dalam suatu produk yang berasal dari sumber domestik. TKDN mencakup biaya material, tenaga kerja, dan overhead
Kegunaan utama E-Katalog adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dengan E-Katalog, instansi dapat berbelanja secara langsung dari daftar produk yang sudah terverifikasi, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Ini membantu memotong birokrasi dan meminimalisir potensi penyelewengan.
Anda bisa menghubungi whatsapp admin ke nomor 0851-7536-0010
Sertifikasi TKDN adalah proses verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga berwenang (misalnya Kementerian Perindustrian) untuk menyatakan besaran persentase komponen dalam negeri yang terkandung dalam suatu produk atau jasa.
E-Katalog adalah sebuah platform belanja daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah secara elektronik..
Nilai TKDN tidak hanya dihitung dari material fisik, tetapi juga dari tenaga kerja, mesin dan biaya tidak langsung (faktory overhead).Tim kami akan membantu membedah struktur
TKDN industri kecil khusus untuk usaha modal < Rp 5 miliar proses self-declare di SIINas dan GRATIS sertifikasi.TKDN Reguler untuk menengaha-besar, melibatkan audit lapangan
Kendala utama biasanya pada; 1) Bukti pembelian material yang tidak lengkap fakturnya. 2) Struktur biaya produksi yang tidak sinkron dengan laporan palak dan 3) izin usaha (NIB).
Untuk industri kecil , bisa 3 hari kerja, sedangkan Non Industri Kecil memakan waktu 10 hari kerja .