Regulasi

Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.

PERATURAN, DEKRET, DAN SURAT EDARAN MENTERI

Perdirjen ILMATE no. 2 Tahun 2026 Rincian Komponen Utama Barang Sektor ILMATE

Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian dan pemutakhiran data pada rincian komponen utama barang di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE). Peraturan ini ditandatangani oleh Dirjen ILMATE Setia Diarta pada 12 Maret 2026 , dan berfungsi sebagai pedoman teknis terbaru bagi pelaku usaha dalam melakukan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Regulasi ini mencabut ketentuan lampiran pada Perdirjen ILMATE Nomor 6 Tahun 2025.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Peraturan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas pada Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. Standar kompetensi yang diatur mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Peraturan ini mendefinisikan standar kompetensi untuk jenjang jabatan keahlian yang terdiri dari Pengelola PBJ Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 261 TAHUN 2025

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis bagi pelaku usaha industri kecil yang mengajukan penghitungan nilai TKDN secara self-declare. Permohonan validasi wajib diajukan secara elektronik melalui SIINas , dengan melampirkan video proses produksi dan lokasi pabrik yang dilengkapi tagging lokasi. Pemeriksaan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 hari kalender.

PERATURAN, DEKRET, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakn Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang berfokus pada Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, untuk memprioritaskan belanja produk lokal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Renstra dan Renja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lingkup pengaturannya meliputi cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, serta pengawasan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri