Regulasi

Temukan berbagai regulasi dan undang-undang penting yang relevan dengan bidang keahlian kami, disajikan dalam tampilan yang mudah diakses dan informatif.

PERATURAN, DEKRET, DAN SURAT EDARAN MENTERI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAТ KOMPONEN DALAM NEGERI JASA INDUSTRI

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Barang dan Jasa Industri. Dokumen ini mencakup panduan detail penghitungan faktor produksi (material, tenaga kerja, alat kerja), penentuan pelaku usaha untuk verifikasi capaian TKDN

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia resmi menerbitkan regulasi strategis guna memberdayakan sektor industri kecil melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022. Beleid ini mengatur secara rinci mengenai ketentuan dan tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khusus bagi industri kecil. Melalui peraturan ini, pemerintah memfasilitasi penghitungan mandiri nilai TKDN yang mencakup aspek bahan material, tenaga kerja, biaya pabrik, hingga pengembangan produk, serta penyediaan sertifikasi TKDN secara gratis melalui SIINas untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Regulasi terbaru yang merevisi ketentuan teknis dan peta jalan (roadmap) industri kendaraan listrik nasional. Aturan ini memuat penyesuaian skema penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), khususnya pada aspek manufaktur baterai, spesifikasi komponen utama, serta syarat investasi bagi industri KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk mencapai target TKDN minimal di tahun 2030 dan seterusnya.

PERATURAN, DEKRET, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakn Nasional Bangga Buatan Indonesia

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang berfokus pada Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah, untuk memprioritaskan belanja produk lokal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Renstra dan Renja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUKUM DAN PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lingkup pengaturannya meliputi cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, serta pengawasan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri