Blog Details

"Memprioritaskan produk lokal bukan sekadar slogan, melainkan nadi kemandirian bangsa. Dalam aturan tkdn pengadaan barang dan jasa, memahami kriteria produk sangatlah krusial."

Meskipun semangat penggunaan produk dalam negeri terus digencarkan, faktanya masih banyak pelaku usaha yang bingung mengapa produknya tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Adakalanya, ketidaktahuan mengenai regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, menjadi penyebab utamanya. 

Padahal, regulasi ini secara spesifik mengatur batasan-batasan yang ketat. Apakah produk Anda termasuk yang 'haram' dihitung TKDN-nya? Selanjutnya, kita akan mengupas tuntas agar Anda tidak salah langkah dalam strategi bisnis pemerintah.

Apa Saja Kriteria Barang yang Tidak Dapat Dilakukan Penghitungan Nilai TKDN?

Dalam ekosistem bisnis Business to Government (B2G), sop tkdn menjadi panduan suci yang harus dipatuhi. Banyak yang mengira semua barang yang keluar dari gudang di Indonesia otomatis bisa dihitung TKDN-nya. Nyatanya, pemerintah memiliki filter ketat untuk memastikan nilai tambah industri benar-benar terjadi di dalam negeri.

Berdasarkan regulasi terbaru, terdapat batasan tegas mengenai barang yang tidak dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN. Berikut adalah rinciannya yang wajib Anda catat:

1. Impor Total: Barang yang seluruh bahan baku dan komponennya berasal dari impor tidak berhak mendapatkan nilai TKDN. Ini adalah harga mati untuk mendorong substitusi impor.

2. Sekadar Kemasan: Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan. Jika Anda hanya memasukkan barang jadi ke dalam kardus cantik, itu tidak dihitung sebagai proses produksi.

3. Proses Kosmetik Sederhana: Barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan, atau pengenceran tanpa mengubah kode HS (Harmonized System Code). Jadi, sekadar memotong besi tanpa mengubah fungsi atau klasifikasinya, nilainya nihil.

4. Hasil Bongkaran: Barang yang dihasilkan dari penguraian komponen. Mengambil mesin bekas lalu mempretelinya untuk dijual kembali bukanlah proses produksi yang diakui TKDN-nya.

5. Barang Alam Mentah: Barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi lanjutan. Contohnya, batu kali yang diambil langsung dan dijual tanpa pengolahan.

Oleh karena itu, pastikan proses bisnis Anda memberikan nilai tambah yang nyata, bukan sekadar "numpang lewat" di gudang Indonesia.

Regulasi: Dari 2011 ke 2025

Banyak praktisi senior yang masih mencari dasar perhitungan tkdn yang mengacu pada peraturan menteri perindustrian nomor 16 tahun 2011. Memang, aturan tersebut pernah menjadi primadona dan fondasi perhitungan selama lebih dari satu dekade. Namun, perlu kami tegaskan bahwa saat ini aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring terbitnya Permenperin No 35 Tahun 2025.

Mengapa perubahan ini penting? Pada aturan lama, fokus utamanya adalah pada bobot biaya. Sedangkan pada aturan 2025, terdapat inovasi baru berupa penghargaan terhadap Brainware atau kemampuan intelektual. Pemerintah kini memberikan tambahan nilai TKDN barang sebesar 20% bagi perusahaan yang berinvestasi pada Research and Development (R&D).

Berikut adalah tabel perbandingan sederhana untuk memudahkan pemahaman Anda:

Pastikan Anda mengunduh dokumen tkdn kemenperin pdf yang terbaru agar strategi tender Anda tidak usang.

Contoh Perhitungan TKDN Barang dan Jasa serta Self Assessment

Bagi Industri Kecil (IK), pemerintah memberikan jalur khusus yang disebut Self Declare. Lantas, self assessment tkdn adalah proses di mana pelaku usaha industri kecil menghitung sendiri nilai TKDN-nya, kemudian divalidasi oleh pejabat terkait tanpa biaya

Namun, bagi industri menengah dan besar, verifikasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI). Sebagai gambaran, berikut adalah contoh perhitungan tkdn barang dan jasa secara umum menggunakan pembobotan faktor produksi:

• Bahan/Material Langsung (75%): Dihitung berdasarkan negara asal (Country of Origin). Jika bahan baku lokal, nilainya tinggi.

• Tenaga Kerja Langsung (10%): Berdasarkan kewarganegaraan dan lokasi kerja.

• Biaya Tidak Langsung Pabrik (15%): Factory Overhead yang dikeluarkan di Indonesia.

Misalnya, jika Anda memproduksi "Laptop Merah Putih":

1. Material (Casing, PCB lokal): Kontribusi 40%

2. Tenaga Kerja (Teknisi Indonesia): Kontribusi 10%

3. Overhead (Listrik, sewa pabrik di Cikarang): Kontribusi 15%

• Total TKDN: 65%.

Hasil ini akan lebih valid jika didukung bukti dukung yang kuat. Tentunya, perhitungan ini harus dilakukan secara presisi agar tidak terjadi sanksi finansial di kemudian hari.

Tantangan dalam Pekerjaan Konstruksi dan Komitmen

Sektor konstruksi memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan gabungan barang dan jasa. Cara hitung tkdn pekerjaan konstruksi adalah dengan mengakumulasi nilai TKDN material (semen, baja, kaca) dan TKDN jasa (tenaga ahli, alat berat) yang digunakan di lokasi proyek (on site)

Seringkali, vendor memberikan komitmen tkdn yang tinggi di awal tender untuk memenangkan proyek. Namun, hati-hati! Jika realisasi di lapangan tidak sesuai dengan komitmen, sanksi administratif hingga blacklist sudah menanti di depan mata.

Oleh sebab itu, perencanaan yang matang dan pemilihan sub-kontraktor yang memiliki sertifikat TKDN menjadi kunci sukses dalam proyek konstruksi pemerintah. Jangan sampai Anda terjebak dalam janji manis yang tidak bisa ditepati.

Inovasi dan Solusi Bersama Alatan

Memahami seluk-beluk perhitungan TKDN memang menantang, namun bukan hal yang mustahil. Kuncinya adalah transparansi data dan pemahaman mendalam terhadap regulasi terbaru. Hindari lima kriteria barang yang dilarang hitung TKDN agar energi Anda tidak terbuang percuma.

Sebagai mitra strategis, Alatan Asasta Indonesia hadir dengan nilai Service Excellence dan Professional untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas kebijakan ini. Kami memprioritaskan inovasi dan integrasi untuk memastikan bisnis Anda tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga unggul dalam kompetisi. Mari bertransformasi bersama kami untuk hasil yang nyata dan berkelanjutan hubungi kami ➡️DISINI⬅️.

FAQ

Apakah semua produk harus TKDN? 

Tidak semua, namun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, produk dengan nilai TKDN + BMP minimal 40% wajib diprioritaskan. Selain itu, ada kriteria barang tertentu yang tidak bisa dihitung TKDN-nya seperti barang impor utuh atau sekadar pengemasan.

Bagaimana cara perhitungan nilai TKDN pada barang? 

Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Bahan Baku (bobot 75%), Tenaga Kerja Langsung (bobot 10%), dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (bobot 15%).

Berapa nilai TKDN maksimal yang diperoleh industri kecil yang mengajukan sertifikasi TKDN Industri Kecil (TKDN-IK) melalui SIINas? 

Industri Kecil bisa mendapatkan sertifikat TKDN secara gratis melalui mekanisme self declare. Nilainya dihitung berdasarkan komponen yang digunakan, namun jika menggunakan material lokal dan diproses di Indonesia, nilainya bisa mencapai angka maksimal sesuai perhitungan teknis yang divalidasi.

Siapa yang menentukan nilai TKDN?

 Nilai TKDN dihitung dan diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh Menteri, kemudian disahkan oleh Pejabat Kementerian Perindustrian dalam bentuk sertifikat.