Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bukan sekadar formalitas administratif. Di balik regulasi yang mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada tanggung jawab besar yang diemban oleh setiap aparatur pengadaan mulai dari KPA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, hingga Tim Teknis di setiap instansi.

Yang menjadi pertanyaan: apakah kewajiban P3DN sudah benar-benar diterapkan sejak tahap perencanaan dan persiapan, bukan hanya saat pemilihan penyedia?

Perencanaan adalah Fondasi Kepatuhan P3DN

Banyak pelaksana pengadaan yang baru "mengurus" urusan TKDN ketika sudah masuk ke tahap pemilihan penyedia. Padahal, regulasi pengadaan menegaskan bahwa kewajiban memprioritaskan produk dalam negeri berlaku sejak proses perencanaan pengadaan dimulai — jauh sebelum dokumen pemilihan disusun.

Pada tahap perencanaan dan persiapan, terdapat beberapa poin kritis yang wajib diperhatikan:

1. Penetapan Target TKDN dalam RUP
   Rencana Umum Pengadaan (RUP) bukan hanya dokumen anggaran. Di sinilah target TKDN seharusnya sudah ditetapkan secara eksplisit. Bila target TKDN tidak tercatat sejak RUP, maka seluruh tahapan berikutnya akan kehilangan acuan yang sah dan terukur.
2. Penyusunan Spesifikasi Teknis / KAK yang Berpihak pada Produk Lokal
   Spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) memiliki peran strategis dalam mendukung P3DN. Spesifikasi yang disusun terlalu "ketat" dan mengarah pada produk impor—meski tidak disengaja—secara tidak langsung akan menyingkirkan produk dalam negeri dari persaingan pengadaan.
3. Perhitungan HPS yang Mengakomodasi Preferensi Harga
   Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus disusun dengan mempertimbangkan preferensi harga untuk produk ber-TKDN tinggi. Bila komponen ini diabaikan di awal, proses evaluasi penawaran nantinya akan sulit mengakomodasi mekanisme preferensi harga secara benar sesuai ketentuan.
4. Rancangan Kontrak yang Memuat Kewajiban TKDN
   Klausul TKDN dalam rancangan kontrak bukan pelengkap. Ini adalah instrumen pengendalian yang memungkinkan PPK untuk memonitor dan menegakkan pemenuhan TKDN selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk dasar pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.

Mengapa Ini Sering Terlewat?

Dalam praktiknya, kesalahan pada tahap perencanaan sering tidak langsung terasa dampaknya. Baru ketika memasuki tahap evaluasi penawaran atau serah terima hasil pekerjaan, persoalan mulai muncul: dokumen tidak lengkap, klausul kontrak tidak memadai, atau target TKDN tidak tercapai tanpa sanksi yang jelas.

Kondisi ini bukan semata-mata kelalaian, melainkan juga cerminan dari kurangnya pemahaman teknis mengenai bagaimana P3DN seharusnya diintegrasikan secara konsisten di setiap tahapan PBJ.

Tingkatkan Kompetensi Anda Bersama Pakarnya

Jika Anda adalah KPA, PPK, PPTK, anggota Pokja Pemilihan, atau bagian dari tim teknis instansi pemerintah, pemahaman mendalam tentang strategi P3DN di tahap perencanaan bukan sekadar nilai tambah—ini adalah kebutuhan kompetensi yang nyata.

Kelas Online "Perhitungan TKDN dan Penerapannya Pada Setiap Tahapan PBJ Pemerintah" hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kelas selama 4 jam ini akan membahas secara praktis dan aplikatif seluruh tahapan penerapan P3DN, termasuk sesi simulasi dan bedah kasus nyata.

• Waktu: Selasa, 31 Maret 2026 | 10.00–15.00 WIB
• Tempat: Zoom (Online)
• Narasumber: Dr. Indrani Dharmayanti, S.P., M.Si. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Pengurus DPP IAPI)
• Fasilitas: e-sertifikat, materi softcopy, rekaman webinar, dan akses jejaring profesional pengadaan.
• Investasi: Mulai dari Rp 249.000 (Early Bird untuk 20 pendaftar pertama)

📌 Daftar Sekarang di Sini