Blog Details

Bagi pelaku usaha yang baru memasuki ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, tagihan atau invoice untuk proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sering kali memunculkan pertanyaan mendasar: "Mengapa biaya jasa Lembaga Verifikasi Independen (LVI) tergolong tinggi, padahal TKDN adalah program pemerintah?"

Pertanyaan ini sangat wajar. Namun, penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa di balik angka tersebut, terdapat struktur biaya yang logis dan krusial untuk menjamin validitas sertifikasi. LVI bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memastikan produk yang diklaim sebagai "Produk Dalam Negeri" benar-benar memenuhi standar kepatuhan. Tanpa dukungan operasional yang memadai, independensi dan akurasi data verifikasi dapat terkompromi.

Urgensi Biaya pada Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, sejatinya menyediakan fasilitas sertifikasi gratis (subsidi APBN) yang diprioritaskan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) atau untuk dua produk pertama. Namun, kuota subsidi ini terbatas. Apabila kuota telah terpenuhi atau perusahaan Anda masuk dalam kategori industri menengah-besar, maka beban biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab perusahaan.

LVI resmi seperti PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hingga PT Anindya Wiraputra Konsult adalah entitas profesional. Biaya yang ditetapkan dialokasikan untuk menjaga standar profesionalisme, meliputi:

1. Independensi Audit: Menjamin tidak adanya konflik kepentingan sehingga hasil verifikasi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Keahlian Teknis (Subject Matter Expert): Verifikator adalah tenaga ahli yang memahami teknis industri spesifik, bukan sekadar staf administrasi.

3. Operasional Lapangan: Mencakup kegiatan audit fisik ke pabrik, pemeriksaan mesin, hingga penelusuran rantai pasok (supply chain) dokumen vendor.

Kompleksitas Proses Verifikasi di Lapangan

Selain faktor lokasi, kompleksitas proses produksi juga menentukan durasi kerja verifikator. Verifikasi TKDN memerlukan penelusuran mendalam (in-depth tracing), bukan sekadar validasi administratif.

Pada regulasi sebelumnya, verifikator diwajibkan menelusuri komponen hingga ke vendor tingkat 3 (Tier 3). Proses penelusuran material (seperti baut, cat, atau bahan baku kecil lainnya) memakan waktu yang cukup lama, yang berdampak pada tingginya biaya man-days.

Peluang Efisiensi dengan Permenperin No. 35 Tahun 2025

Kabar baik bagi pelaku industri, regulasi terbaru Permenperin No. 35 Tahun 2025 mengubah metode penghitungan dari Cost-Based (berbasis biaya) yang rumit menjadi Weighting (pembobotan) yang lebih sederhana.

Perubahan ini diproyeksikan dapat memangkas waktu verifikasi secara signifikan, dengan target penyelesaian hingga 10 hari kerja. Meskipun tarif harian verifikator tetap, durasi kerja yang lebih singkat akan menjadi solusi penghematan biaya total sertifikasi bagi perusahaan Anda.

Investasi Strategis: Manfaat di Balik Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk LVI sebaiknya tidak dipandang sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai investasi strategis. Dengan memiliki sertifikat TKDN, perusahaan Anda membuka potensi pendapatan yang lebih besar melalui:

• Prioritas Belanja Pemerintah: Sesuai Peraturan Presiden, instansi pemerintah wajib membeli produk dalam negeri jika nilai capaian TKDN + BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40%.

• Akses E-Katalog LKPP: Produk ber-TKDN akan mendapatkan prioritas tayang di etalase Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, maupun Lokal.

• Preferensi Harga (Price Preference): Perusahaan Anda tetap berpeluang memenangkan tender meskipun penawaran harga sedikit lebih tinggi dibandingkan produk impor, berkat insentif preferensi harga.

Strategi Efisiensi Anggaran Sertifikasi

Agar investasi sertifikasi Anda efisien dan tidak membengkak akibat revisi atau perpanjangan waktu audit, perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Lakukan Self-Assessment: Hitung potensi nilai TKDN secara mandiri sebelum mendaftar. Gunakan jasa konsultan jika Anda membutuhkan kepastian angka.

2. Validasi Dokumen (Pre-Audit): Pastikan seluruh invoice pembelian, bukti potong pajak, dan struktur biaya produksi (COGS) telah rapi dan lengkap sebelum verifikator tiba. Ketidaksiapan data adalah penyebab utama membengkaknya man-days.

3. Pemilihan Lokasi LVI: Jika memungkinkan, pilihlah LVI yang memiliki kantor cabang terdekat dengan lokasi pabrik Anda untuk meminimalisasi biaya transportasi.

4. Manfaatkan Fasilitas Pemerintah: Pantau terus program fasilitasi sertifikasi gratis dari Kemenperin, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah.

Butuh Pendampingan Profesional?

Alatan Asasta Indonesia siap membantu perusahaan Anda dalam persiapan dokumen dan pra-audit TKDN. Kami memastikan proses verifikasi berjalan lancar dan efisien (right first time), meminimalisasi risiko revisi berulang yang dapat memboroskan biaya honor verifikator. Hubungi tim ahli kami untuk konsultasi lebih lanjut