download peraturan presiden nomor 29 tahun 2018.pdf
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Regulasi ini menjadi landasan hukum strategis yang mengatur penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), penerapan standar Industri Hijau, serta memperketat kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Poin Perubahan Strategis
Kewajiban Mutlak TKDN: Instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha swasta yang menggunakan APBN/APBD wajib menggunakan produk dalam negeri jika penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, dengan syarat TKDN barang minimal 25%.
Fasilitas Komprehensif IKM: Pemerintah memberikan bantuan berupa sertifikasi kompetensi, potongan harga pembelian mesin/peralatan, bahan baku, hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi IKM.
Sanksi Administratif Tegas: Terdapat sanksi denda, pencabutan sertifikat TKDN, hingga daftar hitam (blacklist) bagi produsen yang memanipulasi data TKDN atau melanggar standar Industri Hijau.
📥 Akses Dokumen Regulasi Untuk memahami detail teknis, simulasi perhitungan, dan mekanisme pengajuan terbaru, Anda dapat mengunduh salinan resmi peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 melalui tautan berikut:
0 Comments