Blog Details

Kapan Permenperin No. 35 Tahun 2025 tentang TKDN dan BMP ini mulai berlaku? Pertanyaan ini belakangan sering menghantui para pelaku industri manufaktur dan penyedia barang jasa pemerintah di Indonesia. Wajar saja, perubahan regulasi ini bukan sekadar revisi kecil, melainkan sebuah transformasi besar yang mengubah peta permainan tender pemerintah.

"Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dalam bisnis, mereka yang mampu beradaptasi dengan cepatlah yang akan memenangkan pasar."

Faktanya, banyak dari kita yang masih terjebak dengan pola pikir regulasi lama. Padahal, peraturan tkdn 2025 ini membawa angin segar yang menjanjikan kemudahan. Jika kalian adalah vendor yang sering pusing dengan perhitungan cost-based yang rumit, maka artikel ini adalah jawaban yang kalian cari. Mari kita bedah tuntas agar strategi bisnis kalian tidak salah langkah.

Tanggal Penting Transisi Regulasi TKDN

Menjawab pertanyaan utama kita, berdasarkan sosialisasi terbaru, regulasi ini memiliki masa transisi. Permenperin No. 35 Tahun 2025 secara resmi diundangkan pada September 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, sebuah peraturan menteri biasanya memiliki masa transisi untuk penyesuaian sistem.

Oleh karena itu, efektif berlaku mulai tanggal 12 Desember 2025.

Artinya, kita memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan diri. Adakalanya, masa transisi ini justru menjadi momen krusial. Jika perusahaan kalian masih menggunakan metode hitung lama setelah tanggal tersebut, besar kemungkinan dokumen penawaran kalian akan dianggap tidak valid dalam sistem e-catalogue atau tender LPSE.

Penting untuk disadari, regulasi ini mencabut aturan lama, yaitu Permenperin 16 Tahun 2011 (Kemenperin, 2011) yang sudah menemani kita selama 14 tahun terakhir. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada metode penelusuran vendor hingga lapis ketiga (Tier 3) yang melelahkan itu.

Mengapa Kalian Harus Peduli?

Mengapa tanggal pemberlakuan ini begitu vital? Karena metode perhitungannya berubah total. Sebelumnya, kita dipusingkan dengan struktur biaya produksi yang harus dibedah hingga rupiah terkecil.

Namun, di era Permenperin No. 35 Tahun 2025 ini, pendekatannya beralih ke sistem pembobotan (weighting). Ini adalah game changer. Pemerintah tampaknya mendengar keluhan industri tentang betapa sulitnya verifikasi di masa lalu.

Untuk memperjelas, berikut adalah perbandingan singkat yang wajib kalian pahami:

Aspek	Permenperin 16 Tahun 2011 (Lama)	Permenperin 35 Tahun 2025 (Baru)
Metode Hitung	Cost-Based (Biaya Produksi)	Weighting (Pembobotan Faktor)
Verifikasi	Hingga Vendor Tier 3	Cukup sampai Vendor Tier 1
Lama Verifikasi	22 Hari Kerja (LVI)	10 Hari Kerja (LVI)
Masa Berlaku	3 Tahun	5 Tahun

Tabel di atas menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Akibatnya, proses sertifikasi menjadi jauh lebih cepat. Kalian tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan selembar sertifikat TKDN.

Peluang Emas bagi Industri Kecil dan Menengah

Kabar gembira lainnya datang untuk rekan-rekan di sektor Industri Kecil (IK). Pemerintah sepertinya menyadari bahwa biaya sertifikasi sering menjadi penghalang.

Di aturan baru ini, Industri Kecil dengan modal usaha sampai dengan Rp5 miliar dapat mengajukan TKDN melalui mekanisme Self-Declare. Fasilitas ini gratis! Bahkan, nilainya tidak lagi dibatasi maksimal 40%. Jika kalian benar-benar menggunakan bahan baku lokal, angka TKDN bisa tembus hingga 100%.

Ini tentu berbeda dengan konteks pp 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang lebih makro. Permenperin 35/2025 ini lebih taktis dan langsung menyentuh kebutuhan operasional kita sehari-hari di lapangan.

Selain itu, kemudahan ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang memperkuat prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi, pasarnya sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.

Bobot Manfaat Perusahaan: Menu Prasmanan

Satu hal yang tidak kalah menarik adalah perubahan pada Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Jika dulu penilaian BMP terasa kaku, sekarang kita disuguhkan konsep "Menu Prasmanan". Kalian bisa memilih faktor mana yang paling kuat di perusahaan kalian untuk mencapai nilai maksimal 15%.

Beberapa indikator yang bisa kalian pilih antaranya:

• Penyerapan tenaga kerja lokal.

• Kemitraan dengan UMKM atau petani.

• Investasi baru atau perluasan pabrik.

• Memiliki sertifikat standar industri (ISO, Industri Hijau).

• Lokasi produksi di luar Pulau Jawa.

Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan yang mungkin belum berinvestasi besar pada mesin canggih, tetap bisa bersaing melalui jalur kemitraan UMKM atau penyerapan tenaga kerja. Ini strategi cerdas untuk mengalahkan kompetitor yang kurang lincah dalam membaca regulasi.

Adakalanya, kita terlalu fokus pada produk hingga lupa bahwa aspek legalitas seperti ini adalah kunci pembuka gerbang proyek pemerintah. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kita kehilangan potensi omzet miliaran rupiah.

Pertanyaan Seputar Regulasi Lain

Di tengah antusiasme ini, mungkin kalian juga mendengar selentingan mengenai perpol nomor 10 tahun 2025 atau pencarian terkait permenperin 35 2025 hukumonline. Penting untuk memilah informasi. Perpol biasanya berkaitan dengan kepolisian, sedangkan fokus kita adalah regulasi industri. Pastikan kalian selalu merujuk pada sumber resmi Kemenperin atau konsultan terpercaya.

Kami di Alatan Asasta Indonesia sering menemukan klien yang bingung membedakan antara aturan umum dan aturan spesifik sektor. Misalnya, aturan untuk farmasi atau elektronika mungkin memiliki detail teknis turunan yang berbeda, namun induknya tetap mengacu pada semangat penyederhanaan yang sama.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Kalian?

Waktu terus berjalan menuju Desember 2025. Persiapan adalah segalanya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaudit rantai pasok kalian saat ini. Cek apakah vendor kalian sudah bersertifikat TKDN.

Langkah kedua, hitung simulasi TKDN kalian menggunakan metode weighting baru. Apakah hasilnya memuaskan? Jika belum, segera cari strategi substitusi material atau tingkatkan poin di BMP.

Perubahan regulasi ini adalah momentum. Bagi yang siap, ini adalah karpet merah menuju kemenangan tender. Bagi yang terlena, ini bisa jadi lonceng kematian bisnis.

Alatan Asasta Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu mencapai tujuan anda dengan layanan Konsultasi, Pelatihan, dan Riset yang berfokus pada Kebijakan pemerintah. Kami siap mendampingi anda membedah strategi terbaik untuk memaksimalkan nilai TKDN dan BMP perusahaan anda. Jangan biarkan ketidaktahuan menghambat potensi bisnis kalian. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi lebih lanjut dan amankan posisi kalian di pasar pemerintah!