Blog Details

Memiliki sertifikat TKDN kini menjadi syarat mutlak bagi vendor yang ingin mendominasi pasar pemerintah. Tanpa dokumen ini, produk Anda akan sulit bersaing di etalase digital nasional.

Lansekap pengadaan barang jasa telah berubah drastis belakangan ini. Alatan Indonesia melihat banyak vendor mengeluh karena produk mereka dibekukan secara tiba-tiba. Faktanya, pemerintah memang sedang gencar membatasi produk impor di etalase digital. Apakah Anda rela kehilangan potensi pasar triliunan rupiah hanya karena masalah administrasi? Padahal, regulasi terbaru memberikan karpet merah bagi produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri tinggi. Inilah saatnya mengubah strategi bisnis Anda agar tetap relevan dan profitabel.

1. Amanat Presiden: Kewajiban Mutlak Produk Lokal

Seringkali pelaku usaha menganggap sertifikat TKDN hanya sebagai nilai tambah semata. Nyatanya, negara mewajibkan instansinya untuk memprioritaskan produk dalam negeri secara hukum. Alatan Indonesia selalu mengingatkan klien mengenai urgensi peraturan ini.

• Instruksi Presiden yang Tegas Presiden secara spesifik menginstruksikan percepatan peningkatan penggunaan produk lokal. Larangan impor berlaku untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022. Akibatnya, dinas pemerintah tidak berani mengambil risiko membeli barang impor sembarangan.

• Payung Hukum Perindustrian Kewajiban ini juga memiliki landasan hukum kuat dalam undang-undang. Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasa. Aturan ini tercantum jelas pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Oleh karena itu, mengabaikan aturan ini sama dengan menutup peluang bisnis Anda sendiri.

Sebagai ahlinya bisnis pemerintah, kami melihat ini sebagai "lampu merah" bagi produk impor. Sebaliknya, ini adalah "lampu hijau" bagi industri lokal yang taat aturan. Jika produk Anda tidak memiliki label TKDN, Anda kehilangan relevansi di pasar.

Jangan biarkan kesalahan administratif kecil menghalangi peluang besar Anda dalam pengadaan pemerintah. Kami siap membantu Anda melakukan peninjauan awal (pre-audit) dokumen legalitas perusahaan Anda sebelum proses sertifikasi dimulai hubungi kami ➡️disini⬅️.

2. Mekanisme "Kunci 40%": Perisai Menghadapi Impor

Bagian teknis ini sering luput dari perhatian vendor pemula di E-Katalog. Padahal, pemahaman ini sangat krusial untuk memenangkan persaingan. Ada aturan main spesifik yang disebut ambang batas 40 persen.

• Aturan Main Penguncian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang membeli produk impor dalam kondisi tertentu. Larangan berlaku jika terdapat produk lokal dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP minimal 40 persen. Ketentuan ini diatur tegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021.

• Dampak Bagi Vendor Lokal Produk Anda secara legal bisa "mengusir" kompetitor barang impor dari daftar belanja. Dinas atau Kementerian wajib membeli produk Anda meskipun ada barang impor lain. Syaratnya, Anda harus membuktikan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang memadai.

• Keuntungan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) Selain nilai komponen, ada juga nilai BMP yang bisa mendongkrak skor Anda. Nilai ini berasal dari faktor-faktor seperti pemberdayaan usaha mikro dan sertifikasi ISO. Alatan Indonesia dapat membantu Anda memahami cara memaksimalkan poin ini.

Oleh sebab itu, memiliki sertifikat TKDN adalah strategi pertahanan terbaik. Anda tidak perlu takut lagi dengan gempuran produk asing yang murah. Regulasi negara telah menjadi perisai bagi bisnis Anda.

3. Keistimewaan Preferensi Harga

Banyak klien bertanya kepada Alatan Indonesia mengenai persaingan harga produksi. Mereka khawatir harga produk lokal kalah murah dibandingkan barang impor massal. Namun, pemerintah telah menyiapkan solusi cerdas untuk masalah ini.

• Konsep Diskon Virtual Pemerintah memberikan insentif khusus bernama Preferensi Harga dalam evaluasi pengadaan. Sistem akan memberikan "diskon virtual" pada harga produk Anda saat proses penilaian. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018.

• Cara Kerja Preferensi Produk barang dengan TKDN paling rendah 25 persen berhak mendapatkan preferensi harga. Maksimal preferensi yang bisa diberikan mencapai 25 persen. Artinya, produk Anda bisa dianggap lebih murah dibandingkan harga aslinya di sistem.

• Kemenangan di Atas Kertas Anda bisa memenangkan tender meskipun harga penawaran Anda lebih tinggi dari produk impor. Sistem e-purchasing akan memprioritaskan produk dengan bobot nilai teknis dan harga terbaik. Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi variabel penentu dalam rumus penilaian tersebut.

Jadi, jangan terburu-buru membanting harga hingga merugi. Pelajari dahulu aturan mainnya bersama ahli yang tepat. Strategi harga yang cerdas jauh lebih efektif daripada perang harga buta.

4. Strategi Mempertahankan Posisi di Etalase

Mendapatkan sertifikat hanyalah langkah awal dalam perjalanan bisnis pemerintah. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan posisi produk Anda agar tetap tayang. LKPP secara rutin melakukan pembersihan etalase produk yang tidak memenuhi syarat.

• Ancaman Penurunan Tayang (Freeze) Produk tanpa sertifikasi resmi berisiko tinggi terkena pembekuan tayang (freeze) oleh sistem. LKPP terus memperbarui algoritma untuk mendeteksi produk yang tidak patuh aturan. Hal ini tentu akan mematikan aliran kas bisnis Anda secara tiba-tiba.

• Prioritas dalam Pencarian Algoritma E-Katalog versi terbaru memberikan prioritas tampilan pada produk bersertifikat. Produk dengan sertifikat TKDN akan muncul di halaman awal pencarian PPK. Sebaliknya, produk tanpa label tersebut akan tenggelam di halaman belakang.

• Verifikasi Lapangan yang Ketat Pemerintah kini sering melakukan verifikasi lapangan mendadak ke lokasi produksi vendor. Mereka ingin memastikan bahwa nilai TKDN yang tercantum sesuai dengan realitas. Alatan Indonesia menyarankan Anda untuk selalu menjaga konsistensi proses produksi.

Kesimpulan

Ekosistem bisnis pemerintah saat ini menuntut profesionalitas dan kepatuhan regulasi tinggi. Mengandalkan keberuntungan atau koneksi saja tidak lagi cukup untuk bertahan jangka panjang. Sertifikat TKDN adalah aset investasi vital yang melindungi masa depan bisnis Anda.

Alatan Indonesia memahami bahwa proses administrasi E-Katalog bisa terasa sangat rumit. Namun, menunda pengurusan sertifikasi sama dengan menyerahkan pangsa pasar kepada kompetitor. Diskusikan kendala legalitas Anda bersama konsultan kami untuk mendapatkan kepastian langkah selanjutnya ➡️disini⬅️.