Panduan Lengkap & Cara Hitung TKDN Terbaru (Wajib Baca!)
"Dunia industri manufaktur dan pengadaan barang jasa sedang menghadapi perubahan besar. Sudahkah Anda siap menerapkannya?" Bagi kita yang berkecimpung secara profesional di sektor pengadaan pemerintah maupun manufaktur, perubahan regulasi merupakan hal yang krusial selayaknya pembaruan sistem inti dalam bisnis. Situasi ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun jika kita memahami celahnya, hal ini justru menjadi peluang emas bagi perusahaan. Faktanya, Pemerintah baru saja menerbitkan Permenperin No. 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Di lapangan, kami memahami bahwa banyak rekan dari BUMN, dinas pemerintahan daerah, hingga pemilik pabrik yang masih memerlukan kejelasan mengenai regulasi ini. "Apa perbedaan mendasar regulasi ini dengan aturan sebelumnya?". Oleh karena itu, kita akan membedah aturan ini secara mendalam dan komprehensif khusus untuk Anda. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor administratif. Permenperin No. 35 Tahun 2025 secara resmi mencabut Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang telah menjadi landasan hukum kita selama lebih dari satu dekade. Akibatnya, jika Anda masih menggunakan metode penghitungan lama, perusahaan Anda berisiko tertinggal dari kompetitor atau bahkan menghadapi sanksi ketidakpatuhan. Ibarat seorang arsitek yang memperbarui cetak biru bangunan, hasil akhirnya tentu akan berbeda menyesuaikan standar baru. Melalui aturan ini, pemerintah bertujuan membentuk ekosistem industri yang lebih mandiri, transparan, dan berdaya saing. Terdapat pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara kita memandang TKDN. Sebelumnya proses ini mungkin terasa rumit, namun kini tersedia jalur khusus yang memfasilitasi industri kecil sekaligus menetapkan standar tegas bagi industri besar. Sebelum kita membahas aspek teknis, perhatikan fakta-fakta strategis berikut: Aturan ini mulai berlaku efektif 3 bulan sejak tanggal diundangkan (sekitar Desember 2025). Sertifikat lama tetap berlaku hingga masa berlakunya habis, namun permohonan baru wajib mengikuti ketentuan Permenperin No. 35 Tahun 2025. Terdapat insentif signifikan bagi perusahaan yang memiliki investasi di bidang Riset dan Pengembangan (R&D). Oleh sebab itu, memahami permenperin 35 tahun 2025 hukum online bukan sekadar kewajiban legal, melainkan strategi vital bagi anda untuk memenangkan tender pemerintah. Bagian ini sering menjadi pertanyaan utama para klien kami. "Apakah metode perhitungannya masih sama?". Jawabannya adalah: Berbeda. Jika sebelumnya kita terfokus pada perhitungan berbasis biaya (Cost of Goods Sold) yang kompleks, saat ini Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 menyederhanakan komponen penilaian Barang menjadi tiga pilar utama berdasarkan faktor produksi. Silakan perhatikan tabel berikut untuk memudahkan pemahaman Anda: Terlihat jelas bahwa material kini memegang kendali sebesar 75%. Artinya, apabila bahan baku Anda didominasi oleh impor, nilai TKDN perusahaan akan turun secara signifikan. Oleh karena itu, strategi sourcing atau pengadaan bahan baku lokal menjadi sangat krusial dalam skema ini. Selanjutnya, terdapat poin menarik mengenai inovasi. Apabila perusahaan Anda memiliki investasi dalam Research & Development (R&D), Anda berhak mendapatkan tambahan nilai Brainware hingga 20%. Ini adalah kebaruan (novelty) yang jarang dibahas secara mendalam. Pemerintah kini memberikan apresiasi tinggi terhadap nilai intelektual dan inovasi industri. Mungkin Anda bertanya, "Sebagai pelaku Industri Kecil dengan modal terbatas, apakah kami harus menanggung biaya sertifikasi?" Kami mengerti kekhawatiran tersebut. Kabar baiknya, Permenperin No. 35 Tahun 2025 sangat mendukung pertumbuhan Industri Kecil. Khusus bagi Industri Kecil (dengan modal usaha sampai dengan Rp5 Miliar), anda dapat mengajukan sertifikasi TKDN melalui mekanisme Self Declare dan proses ini dilakukan tanpa biaya. Pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membantu bisnis Anda naik kelas. Namun, terdapat persyaratan khusus yang baru diterapkan pada tahun 2025. Anda tidak hanya diwajibkan mengunggah dokumen administratif, tetapi juga wajib mengunggah Video Proses Produksi di pabrik anda ke dalam sistem SIINas. Langkah Praktis Pengajuan Self Declare: Berikut adalah rangkuman proses tersebut dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dan ditinjau: Di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat aspek kepatuhan yang ketat. Kita harus menjaga integritas data dan tidak melakukan manipulasi. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 Hukum online menegaskan sanksi berat bagi pelanggaran. Sanksi tersebut berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, pencabutan sertifikat, hingga sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) selama 1 tahun. Bayangkan dampaknya, perusahaan anda tidak dapat mengikuti tender pemerintah selama satu tahun penuh akibat kesalahan input data atau manipulasi. Oleh karena itu, menjaga validitas dan integritas data adalah prioritas utama. Risiko ini terlalu besar untuk dikesampingkan dalam aspek kepatuhan (compliance). Anda mungkin juga mencari informasi terkait "permenperin 37 tahun 2025" atau "permenperin 15 tahun 2025" sebagai perbandingan. Namun, faktanya Permenperin No. 35 Tahun 2025 inilah yang kini menjadi rujukan utama atau "induk" tata cara sertifikasi terbaru. Regulasi ini juga selaras dengan standar audit keuangan negara, sebagaimana sering menjadi perhatian dalam peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 bpk. Intinya, setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap industri dalam negeri. Perubahan regulasi adalah sebuah keniscayaan dalam dunia bisnis. Hal terpenting adalah bagaimana kita merespons perubahan tersebut. Pada dasarnya, aturan baru ini bertujuan memperkuat struktur industri nasional agar lebih transparan dan kompetitif. Apabila anda merasa: Bingung menentukan perhitungan persentase material 75%. Ragu apakah video produksi anda telah memenuhi standar syarat self declare. Khawatir melakukan kesalahan input yang berujung pada sanksi blacklist. Berbeda dengan biro jasa biasa, tim kami tidak hanya mengurus administrasi, tetapi melakukan pendampingan menyeluruh mulai dari self-assessment strategis, penghitungan akurat untuk memaksimalkan poin TKDN, hingga pendampingan teknis saat verifikasi LVI. Kami adalah ahlinya dalam memastikan sertifikat Anda terbit aman, cepat, dan siap digunakan untuk memenangkan pasar pemerintah. Ingatlah, Opportunity comes to the prepared mind. Jangan biarkan kompetitor mendahului langkah bisnis Anda hanya karena keterlambatan dalam beradaptasi dengan regulasi terbaru.
Rumus Baru Perhitungan TKDN: Formulasi 75-15-10
Skema "Tanpa Biaya" untuk Industri Kecil (Self Declare)
Alur Proses Verifikasi & Penerbitan Sertifikat (via SIINas)
No Tahapan Tindakan yang Diperlukan Keterangan & Detail 1 Prasyarat Sistem Cek NIB & Akun SIINas Pastikan perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akun SIINas yang sudah terdaftar aktif. 2 Administrasi Persiapan Dokumen Siapkan seluruh dokumen legalitas perusahaan yang dipersyaratkan secara lengkap. 3 Validasi Fisik Rekam Video Produksi Rekam proses produksi dengan jelas sebagai bukti validasi bahwa Anda adalah produsen asli, bukan sekadar trader. 4 Proses Input Unggah & Validasi Unggah seluruh persyaratan dokumen dan video ke sistem, lalu tunggu proses pemeriksaan. 5 Durasi & Hasil Estimasi Penerbitan Jika dokumen lengkap & sesuai, sertifikat terbit dalam 3 hari kerja (1 hari validasi + 2 hari penerbitan). Mitigasi Sanksi "Daftar Hitam" (Blacklist)
Korelasi dengan Regulasi yang Terkait
Langkah Strategis untuk Anda
0 Comments