Blog Details

Banyak pelaku usaha gagal masuk dalam daftar pengadaan pemerintah bukan karena mutu produknya tidak layak, tetapi karena tidak memiliki Sertifikat TKDN. Sertifikasi ini kini menjadi salah satu syarat utama dalam evaluasi administrasi tender, terutama dalam sektor strategis seperti manufaktur, alat kesehatan, konstruksi, hingga energi.

Sayangnya, banyak pemilik usaha yang menganggap prosesnya rumit dan memakan waktu, padahal dengan strategi dan persiapan yang tepat, sertifikasi TKDN sangat mungkin didapatkan secara efisien. Artikel ini akan membantu Anda memahami syarat dan prosedur sertifikasi TKDN secara sistematis.

Syarat Administratif dan Dokumen Teknis yang Harus Disiapkan

Agar bisa mengajukan sertifikasi TKDN, Anda perlu menyiapkan dua jenis dokumen: administratif dan teknis.

1. Dokumen Administratif

• Izin Usaha Industri (IUI) atau NIB Berbasis Risiko
• NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
• Akta Pendirian Perusahaan & Pengesahan Kemenkumham
• Akta Perubahan Perusahaan Terakhir
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Surat Keterangan Domisili Perusahaan
• Surat Persetujuan Tetap (khusus untuk PMA)
• Struktur Organisasi Perusahaan
• Daftar Jabatan dan Jumlah Tenaga Kerja (Lokal & Asing)

2. Dokumen Teknis

• Sertifikasi ISO 9001 atau sejenisnya (jika ada)
• Self Assessment Form Isian TKDN Manufaktur
• Flow Process Produksi untuk setiap jenis produk
• Bill of Material (BOM) lengkap dengan foto per material
• Invoice/Faktur pembelian material
• Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk material impor
• Struktur Organisasi Divisi Produksi

Semua dokumen ini akan diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) untuk menetapkan nilai dan komponen dalam negeri secara proporsional berdasarkan formula resmi dari Kementerian Perindustrian. Pastikan setiap komponen dalam BoM disusun dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar proses verifikasi berjalan lancar.

Alur Proses Sertifikasi: dari SIINas hingga Sertifikat TKDN

Proses pengajuan sertifikasi TKDN kini sudah lebih terintegrasi secara digital melalui platform SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Berikut alurnya:

1. Registrasi: Ajukan permohonan melalui akun SIINas perusahaan.
2. Self-Assessment: Lakukan penghitungan mandiri untuk menentukan perkiraan nilai TKDN produk.
3. Verifikasi: Pemeriksaan dokumen dan audit lapangan oleh tim survei LVI.
4. Validasi: Penyusunan laporan hasil verifikasi yang divalidasi, lalu diserahkan ke Kemenperin.
5. Penerbitan: Kemenperin menerbitkan Sertifikat TKDN yang siap digunakan untuk tender.

Tips Praktis agar Sertifikasi TKDN Lancar

Banyak kegagalan dalam proses TKDN terjadi bukan karena regulasinya rumit, tetapi karena kesalahan teknis dalam penyusunan data. Berikut tips praktis:

• Gunakan format dokumen standar dari Kemenperin agar validasi lebih cepat.
• Pastikan BoM dipetakan akurat dengan pemisahan komponen lokal dan impor berbasis bukti (Invoice/Faktur).
• Libatkan tim keuangan (Finance) dan produksi (PPIC) sejak awal penyusunan data.
• Lakukan self-assessment TKDN berbasis fakta, bukan asumsi.
• Pertimbangkan pendampingan dari konsultan berpengalaman, seperti Alatan Asasta Indonesia, yang menyediakan solusi berbasis regulasi untuk industri kecil, menengah, maupun korporasi besar. Lihat detail layanan TKDN di sini.

Transformasi bisnis Anda dimulai hari ini bersama kami.