Mengenal TKDN dari Manfaat, Sertifikasi, dan Cara Mendapatkannya
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) diatur secara detail agar setiap dokumen perencanaan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah dan prioritas tahunan. Pasal 32 Peraturan Presiden memberikan panduan mengenai tahapan penyusuna...
Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) memiliki peran sentral sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra-KL). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden yang mengatur tentang bagaimana Renja-KL harus disusun, apa...
Perubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan hal yang diperbolehkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Peraturan Presiden tentang Renstra K/L, yang menjelaskan mekanisme mulai dari pengajuan usulan perubahan...
Pasal 24 Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kemungkinan perubahan muatan Renstra K/L. Aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena menyangkut konsistensi antara kebijakan...
Penetapan Renstra K/L oleh Kementerian/LembagaSetelah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi dokumen final melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga.Proses penetapan ini memiliki batas waktu y...
